LARANGAN PEMOTONGAN GAJI GURU, UANG MAKAN GURU DAN DANA BOS

Stop memotong gaji guru, uang makan guru dan dana bos kalau tidak, maka sanksi tegas akan diterima oleh oknum Aparatur Sipil dan Perangkat Daerah yang terbukti melakukan Pungli.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Surat edaran dalam Bentuk Instruksi Mendagri nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LARANGAN PEMOTONGAN GAJI GURU, UANG MAKAN GURU DAN DANA BOS

Download Surat / Instruksi Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ

Baca juga info lainya :

• 8 JAM DISEKOLAH, MENDIKBUD : GURU TAK LAGI DIPUSINGKAN MENYUSUN LAPORAN ADMINISTRASI
• PERHITUNGAN BEBAN KERJA GURU DAN TUGAS TAMBAHAN YANG DIAKUI SESUAI ATURAN KEMENDIKBUD

Berikut ini Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016.

1. Perizinan dengan fokus

a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;

b. Penerbitan Izin Gangguan;

c. Penerbitan Izin Trayek;

d. Penerbitan Izin Pertambangan;

e. Penerbitan Izin Perhubungan Darat, Laut dan Udara;

f.  Rekomendasi Tindak Sengketa Tanah;

g. Penerbitan Izin Usaha.

2. Hibah dan Bantuan Sosial dengan fokus:

a. Pencairan dana hibah dan bantuan social

b. Pemotongan Dana Bantuan Sosial

3. Kepegawaian dengan fokus

a. Mutasi Pegawai;

b. Kenaikan Pangkat;

c. Promosi Jabatan;

d. Pemotongan Gaji Guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap.

4. Pendidikan dengan fokus

a. Pencairan Dana Operasional Sekolah

b. Pemotongan Uang Makan Guru

5. Dana Desa dengan fokus

a. Pemotongan dana desa

b. Pengambilan bunga Bank pada penempatan Dana Desa

6. Pelayanan Publik dengan fokus

a. Penyaluran Beras Miskin;

b. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

c. Pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan;

d. Pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

7. Pengadaan barang dan Jasa dengan fokus

a. Perencanaan pengadaan

b. Penentuan Pemenang

8. Kegiatan lain yang memiliki resiko penyimpangan.

Pada point ke 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tersebut dinyatakan memberi sanksi terhadap Aparatur Sipil dan Perangkat Daerah yang terbukti melakukan Pungli.

(Sumber : zona-belajarr)

Tweet