Mendikbud Prof Muhajir Effendy menilai pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota masih belum konsisten dalam mengalokasi 20 persen anggaran pendidikan. Karena 20 persen anggaran pendidikan dari APBD masih menyertakan dana dari pusat berupa DAK maupun DAU.
"Jadi belum ada yang mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan murni tanpa DAK dan DAU. Kalau nanti ada pemerintah propinsi atau kabupaten kota yang sudah berhasil akan kami beri penghargaan," kata Muhajir Effendy di depan kepala daerah dan pengurus yayasan pendidikan maupun kepala dalam penyerahan anugerah Kawastara Pawitra.
Selain itu ia juga memberikan lampu hijau kepada kepala sekolah untuk bisa menggali dana masyarakat. Karena kepala sekolah tidak sekadar guru, tapi juga sebagai manajer. Mendikbud berjanji tidak akan menghentikan dana BOS jika ada sekolah yang mampu menggali dana dari masyarakat.
"Sekolah tidak mungkin maju kalau hanya mengandalkan BOS. Jadi harus ada upaya penggalian dana dari masyarakat salah satunya alumni," jelas Muhajir Effendy. Kan sekolah punya alumni. Masak mereka nggak mau nyumbang. Begitu juga orangtua murid yang kaya. Jadi tidak meres.
Untuk mengoptimalkan peran kepala sekolah sebagai manajer, ia akan mengeluarkan kebijakan kepala sekolah tidak perlu ikut mengajar. Sekolah perlu ditata agar mindset kepala sekolah beirubah. Begitu Komite seolah jangan menjadi super ordinat yang bisa malakukan kolusi. Keanggotaan Komite Sekokah harus diperluas termasuk memasukan kepala desa dan staf Puskesmas.
Menanggapi keinginan di atas, bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan Mendikbud harus thabayun dan menyiapkan regulasi agar kepala daerah tidak melakukan kesalahan dalam menyisihkan 20 persen dana pendidikan tanpa DAK dan DAU. Itu adalah tantangan yang tidak ringan bagi daerah. Diperkirakan di Tegal baru sekitar 10 persen anggaran pendidikan yang murni tanpa DAK dan DAU.
Sumber: krjogja.com
Terima kasih telah mengunjungi laman kami dan semoga informasi ini bermaanfaat.
Tolong Bantu Share yaaaa....
0 Response to "MENDIKBUD IZINKAN KEPALA SEKOLAH GALI DANA MASYARAKAT"
Post a Comment